PPDB 2018-2019


Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/MAK dimaksudkan untuk memberikan layanan pendidikan yang seluas-luasnya bagi masyaratakat dengan tetap menjaga mutu proses, output serta outcome-nya. Hal tersebut sejalan dengan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, terwujud rintisan wajib belajar 12 Tahun, serta tidak ada siswa yang putus sekolah di berbagai jenjangnya.

Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bukan kegiatan yang berdiri sendiri, namun tidak dapat dipisahkan dari berbagai aspek, antara lain tenaga pendidik dan kependidikan, kurikulum, sarana dan prasarana, sosial ekonomi serta dinamika masyarakat yang terus berkembang di era global ini. Banyak undang-undang maupun peraturan yang dijadikan landasan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), diantaranya sebagai berikut ini:

1.    Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2.    Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
3.    Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 34 tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan atau Bakat Istimewa;
4.   Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 dijelaskan bahwa PPDB bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. (2) Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Sedangkan cara pelaksanaan PPDB Bagian Kesatu Waktu dan Mekanisme PPDB Pasal 3 (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melaksanakan PPDB dimulai pada bulan Mei setiap tahun. (2) Proses pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap pengumuman secara terbuka penerimaan calon peserta didik baru pada Sekolah yang bersangkutan sampai dengan tahap penetapan peserta didik setelah proses daftar ulang. (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB paling sedikit terkait: a. persyaratan; b. proses seleksi; c. daya tampung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai rombongan belajar; d. biaya pungutan khusus untuk SMA/SMK/bentuk lain yang sederajat bagi daerah yang belum menerapkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan e. hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman Sekolah maupun media lainnya.



0 komentar:

Post a Comment